Tingkatkan Kedisiplinan Dan Tanggung Jawab, Rutan Balikpapan Gelar Apel Pagi

HUMAS, BALIKPAPAN - Kepala Rutan Kelas IIA Balikpapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Agus Salim, memimpin apel pagi yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, serta komandan jaga, JFT, dan JFU Rutan Balikpapan pada Senin (04/11/2024).

 

Baca juga: Pancara Pesona Lapas Permisan Nusakambangan Tarik Perhatian Kepala Staff Koarmada RI

Dalam amanatnya, Kepala Rutan Balikpapan, Agus Salim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja keras yang terus ditunjukkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. "Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul melaksanakan apel pertama di minggu pertama bulan November. Mudah-mudahan, seminggu ke depan kita tetap semangat, " ujarnya. Beliau juga menyampaikan rasa syukur karena Rutan Balikpapan terus dalam keadaan aman dan kondusif berkat kerja sama seluruh pegawai.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

Hari ini, Rutan Balikpapan kedatangan Tim keamanan dan intelijen dari Direktorat Pemasyarakatan bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan Kabid Keamanan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka 100 hari kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agenda hari ini akan mencakup pelaksanaan tes urine bagi seluruh petugas dan warga binaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan profesionalisme. Selain itu, Agus Salim juga meminta seluruh pegawai untuk turut menjaga kebersihan blok hunian agar tetap bersih dan nyaman.

Baca juga: Semangat Raih Predikat WBK Tahun 2023 Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan adakan Rapat Refleksi Akhir Tahun

“Terkait Surat Keputusan Bersama tiga kementerian, ini menjadi pedoman kita dalam masa transisi. Saya berharap kita selalu berdoa yang terbaik untuk kantor kita dan semoga kita bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas ke depannya, ” pesan beliau.

Baca juga: Presiden Jokowi Instruksikan Jajarannya Tindak Lanjuti Dugaan Kebocoran Data Pemerintah